Pemerintah Desa Galinggang melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2027. Kegiatan ini menjadi forum bersama bagi pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, serta unsur masyarakat untuk membahas dan menyepakati arah pembangunan desa untuk tahun mendatang.

Musyawarah yang dilaksanakan di Aula Pertemuan Desa Galinggang pada Rabu 16 September 2026 tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Galinggang beserta perangkat desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kader pemberdayaan masyarakat, serta perwakilan masyarakat Desa Galinggang.

Dalam musyawarah tersebut, peserta membahas berbagai usulan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kebutuhan serta prioritas Desa Galinggang. Usulan yang disampaikan kemudian dibahas dengan mempertimbangkan skala prioritas, manfaat bagi masyarakat, serta kemampuan dan sumber pendanaan desa.

Kepala Desa Galinggang menyampaikan bahwa penyusunan RKP Desa Tahun 2027 diharapkan dapat dilakukan secara terbuka dan partisipatif sehingga program yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Melalui Musdes ini, kita berharap seluruh unsur masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan memberikan masukan terhadap rencana pembangunan Desa Galinggang Tahun 2027. Hasil musyawarah ini akan menjadi dasar dalam penyusunan RKP Desa,” ujarnya Kepala Desa

Selain membahas usulan pembangunan fisik, Musdes juga menjadi ruang untuk membicarakan program pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, pelayanan dasar, serta program lain yang dinilai penting untuk mendukung kemajuan Desa Galinggang.

Melalui pelaksanaan Musdes RKP Desa Tahun 2027 ini, Pemerintah Desa Galinggang berharap proses perencanaan pembangunan dapat berjalan secara transparan, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil kesepakatan Musdes selanjutnya akan menjadi bahan dalam penyusunan RKP Desa Galinggang Tahun 2027 sesuai dengan ketentuan perencanaan pembangunan desa yang berlaku.